Pemerintah Pantau Blog SARA

December 4, 2008 at 2:47 pm Leave a comment

UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 Ayat (1,2)
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beria bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Ketentuan pidana pelanggaran UU diatas diatur di Pasal 45 yaitu: Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Untuk menegaskan aplikasi UU diatas , Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk istansi khusus yang bertugas untuk memonitor website dan transaksi di dunia maya. Pembentukan ini terkait maraknya website yang isinya dapat menimbulkan kerusuhan serta melakukan pelanggaran etika penggunaan internet.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menkominfo, Muhammad Nuh kepada wartawan usai menghadiri acara Soft Launching Program Sistem Informasi Managemant Rumah Sakit dan Buku Pedoman Akhlak Sumber Daya Insani di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, Sabtu, (29/11/2008).

“Saat ini instansi yang saya maksud tadi itu sedang dalam pembentukan dan akan segera diresmikan. Dan di dalamnya terdapat semua badan atau instansi yang terkait, bahkan tokoh masyarakat dan LSM juga ada,”
katanya.

Sedangkan sanksi yang akan diberikan kepada pemilik website yang melakukan pelanggaran akan dilakukan dua langkah yakni membloking dan dihukum selama 6 tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp 1 miliar yang sesuai dengan undang-undang ITE.

“Jadi langkah yang akan kita ambil jika ditemukan ada yang melanggarselain kita bloking kita juga akan telusuri dengan bantuan internet service provider untuk melakukan investigasi milik siapa dan setelah tahu baru kita kenakan sanksi tapi itu pun dilakukan dengan pleno apa dia benar-benar melanggar atau tidak,” jelasnya.

Nuh menambahkan, pembentukan instansi tersebut dilakukan karena saat ini internet bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. “Kita mengambil langkah ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat pengguna internet dalam berekspresi serta pemerintah juga tidak ingin mengekang untuk berekspresi,” jelasnya.

Lebih lanjut juga meminta kepada blogger agar jangan khawatir dengan kebijakan baru tersebut. “Jadi jangan
khawatir bagi blogger untuk tetap terus berekspresi asal jangan melakukan pelanggaran etika dan menulis dan memuat yang dapat menimbulkan kerusuhan,” pungkasnya. ( bdh / wsh )

Entry filed under: Blogging. Tags: , , , , , .

LDII Sosialisasikan Pentingnya Partisipasi Pemilu 2009 DPD LDII Banten Selenggarakan Pengajian Qiroatussab’ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archives

Twitter LDII News

RSS LDII.or.id

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS Nuansa Online

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Blog Stats

  • 299,095 hits

%d bloggers like this: