Pemerintah Arab Saudi Janjikan Kuota Haji Lebih Besar

Pemerintah Arab Saudi menjanjikan kuota lebih besar bagi jemaah haji Indonesia, menyusul akan selesainya perluasan tempat thawaf di Masjidil Haram, kata anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis.

“Saudi berjanji menyediakan kuota lebih banyak jika kondisi Arafah dan Mina juga sudah siap, apalagi Kota Mina juga sudah menyiapkan trem cepat yang dapat mengangkut 800 ribu jamaah setiap empat jam dari tempat melontar di Mina menuju Mekah atau sebaliknya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Medan, Selasa (24/11). Khabar itu sangat menggembirakan bagi calon haji Indonesia, ujar anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Iskan Qolba Lubis yang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut-2 bersama sejumlah anggota Komisi VIII lainnya melakukan pemantauan langsung pelaksanaan ibadah haji 1430 Hijriah di Arab Saudi, 10-17 November 2009. Melalui siaran persnya ia juga menyatakan empati sekaligus rasa prihatin atas panjangnya daftar antrian kuota calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Bahkan untuk beberapa kota, misalnya Kota Medan, kuota untuk setahun ke depan sudah habis.

“Rasa prihatin itulah yang membuat kami bersama rekan-rekan di Komisi VIII melakukan pertemuan dengan ‘Muassasah’ Asia Tenggara pada 13 November lalu. Pertemuan itu membuahkan hasil, di antaranya terkait janji Pemerintah Saudi menambah kuota untuk calon haji Indonesia,” katanya.
Menurut dia, salah satu tujuan dibuatnya UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah agar jamaah haji mendapatkan keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Namun pada kenyataannya masih banyak persoalan yang ditemui di lapangan.

Ketika melakukan pemantauan di Kloter 4 Embarkasi Polonia Medan, Komisi VIII menemukan jamaah haji asal Mandailing yang mendapatkan tempat pemondokan yang jauh di Aziziah Syamaliyah, di samping tidak pernah mendapatkan fasilitas transportasi sejak 11 November.

“Bahkan untuk kebutuhan air pun sering tidak tercukupi. Untuk pergi ke Masjidil Haram, jamaah juga harus mengeluarkan uang hingga 10 riyal, bahkan banyak pula di antara jamaah yang membatalkan ibadahnya karena buruknya fasilitas transportasi yang disediakan PPIH,” jelasnya.

Lebih ironis lagi, Komisi VIII sudah menentukan jumlah bis yang dibutuhkan jemaah sebanyak 647 unit, sementara pihak Depag hanya menyediakan 315 unit.

“Entah atas dasar apa hal ini dilakukan. Padahal dalam pembahasan di DPR, Depag meminta anggaran transportasi ditambah dan setiap jamaah dikenakan 100 riyal untuk keperluan transportasi, yang berarti jumlahnya sekitar Rp43 miliar. Anggaran transportasi itu masih ditambah lagi Rp11 miliar, tapi di lapangan Depag hanya menyewa 315 unit bis yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak jamaah,” katanya.

Selain itu, para supir bis juga mengutip uang dari jemaah sekitar satu hingga dua riyal. Dengan segala kendala dan keterbatasan yang dihadapi, jamaah haji Indonesia terus berusaha menjalankan ibadah dengan khusyuk.

“Kami menyatakan apresiasi atas kesabaran mereka,” kata Iskan Qolba Lubis.
Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Depag sangat lalai dalam melakukan kontrak dengan pihak Arab Saudi, termasuk di bidang perumahan.

Sebagai contoh, Depag melakukan kontrak penyewaan 104 perumahan, dimana 74 di antaranya ternyata tidak memiliki “tasrih” (ijin) yang masih berlaku dari Pemerintah Arab Saudi.

“Ini jelas sangat berbahaya, karena jemaah kita bisa saja diusir dari perumahan itu. Untuk mengantisipasi persoalan ini pihak PPIH juga tidak didampingi pengacara, padahal Komisi VIII telah menganggarkan Rp2 miliar untuk biaya ‘lawyer’,” ujarnya. ant/taq [http://www.republika.co.id]

---

Possibly related posts: (automatically generated)

• Saudi Kumpulkan Artefak Sejarah Islam
• Kalau Putri Saudi Belanja di Paris