LDII Bebaskan Warganya Memilih Capres

Dewan Pimpin Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) membebaskan warganya dalam memilih calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres), 8 Juli mendatang. “Kita bersikap netral, tetapi aktif. Kita mempersilakan warga LDII memilih sesuai dengan hati nuraninya,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sikap netral itu diambil karena warga LDII yang jumlahnya diperkirakan mencapai 15 juta orang di 33 provinsi Indonesia, tersebar hampir di semua partai. Ditanya kriteria pemimpin ke depan, Abdullah menekankan pasangan capres-cawapres yang dipilih adalah yang memiliki integritas dan keberpihakan pada rakyat. “Namun kriteria itu tetap akan kita serahkan pada warga LDII untuk menentukan dalam rapat, sehingga keputusannya menjadi keputusan kolektif,” katanya.

Abdullah mengatakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), LDII juga merasa terpanggil untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan-tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

“Saya harapkan kepada warga LDII untuk aktif memberikan gagasan atau pemikiran-pemikiran dan rekomendasi bagi seluruh komponen bangsa dan pasangan capres-cawapres untuk pilpres mendatang,” katanya.

Prabowo Curhat Praktek Kotor Pengusaha di Lapangan

Setelah banting setir jadi pengusaha, Prabowo Subianto menemukan banyak praktek kotor di lapangan. Banyak pengusaha yang menyogok pejabat dan menyusun taktik supaya nilai anggaran dapat membesar.

“Seperti ada yang tidak tercantum dalam buku pelajaran ekonomi. Bagaimana menyogok pejabat, me-mark up anggaran, sampai ada pengusaha yang bilang, apa sih yang tidak bisa saya beli,” ujar Prabowo saat berbicara dalam Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Rabu (10/6/2009).

Cawapres Megawati Soekarnoputri ini telah malang melintang di dunia bisnis selama 11 tahun. Namun dia tetap merasa kesulitan menjalankan usahanya karena banyaknya praktek seperti itu. Prabowo juga kembali menceritakan kenapa dirinya bisa kecemplung di dunia bisnis. Hal tersebut dipilih karena dia gagal menjadi Panglima TNI.

“Awalnya dari dulu cita-cita saya jadi panglima, jadi jenderal bintang 4. Tetapi ternyata Tuhan memberikan saya bintang tiga. Alhamdullilah,” ujarnya. Menurut Prabowo, kondisi ekonomi saat itu sangat sulit. Dengan pangkat terakhir letnan jenderal, Prabowo hanya mendapat uang pensiun sebesar Rp 900 ribu.  “Alhamdullilah, sekarang sudah jadi Rp 1,4 juta,” katanya. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, merasa iba dengan dirinya. Prabowo pun diajak untuk belajar berbisnis. “Kamu ikut saya. Belajar sama saya,” ujar Prabowo menirukan ucapan Hashim. [http://pemilu.detiknews.com/]

Menkes Hadiri Rapimnas LDII 2009

Menkes Siti Fadilah Supari berkesempatan menghadiri undangan Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2009). Pada kesempatan tersebut Menkes sempat menjawab pertanyaan tentang isyu enzim babi pada vaksin meningitis.

Haram atau tidaknya pemberian vaksin meningitis (radang otak) belum diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, Menkes Siti Fadilah Supari menegaskan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi halal digunakan. “Jadi tetap halal,” kata Siti sebelum acara Rapimnas.

Sebetulnya sejak tahun 2003, kata Siti, MUI sudah mengeluarkan fatwa halal untuk penggunaan vaksin meningitis. “Karena sudah dipelajari. Produk yang baru ini pun sebenarnya sama saja,” ujarnya. Siti mengaku tidak tahu mengapa isu vaksin meningitis haram muncul lagi.

“Kita tidak tahu kenapa ada isu itu. Yang penting, kalau ke tanah suci harus disuntik meningitis. Kalau tidak, tidak akan diterima oleh negara itu. Mudah-mudahan 2010, kita sudah bisa produksi sendiri. Jadi tetap halal,” papar dia.

Hadapi Virus Babi, Indonesia Berlakukan Siaga Satu

Hari ini, Departemen Kesehatan akan memberlakukan siaga satu untuk mengantisipasi masuknya virus flu babi ke Indonesia. Hal ini terkait rencana World Health Organization (WHO) yang akan menaikkan status pandemi flu babi. “Saya sudah terima email dari WHO hari ini. Memang statusnya akan dinaikkan menjadi level 6,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di sela-sela Rapimnas LDII, Kamis (11/6).

Tapi, Menkes mengaku heran dengan peningkatan status WHO tersebut. Pasalnya, pandemi level 6 berarti flu babi sudah membahayakan serta banyak menelan korban dan sudah merebak ke berbagai negara. “Korban jiwanya hanya mencapai 0,5 %. Bukannya lebih berbahaya H5N1,” katanya.

Meskipun begitu, Menkes menyatakan tetap akan memberlakukan siaga satu. Ia yakin, Indonesia dapat mengantisipasi virus flu babi ini. Pasalnya. Indonesia telah berpengalaman menangani flu burung yang jauh lebih berbahaya. “Hari ini saya sudah mengirimkan surat ke rumah sakit agar siap siaga,” sergahnya. [kontan.co.id]

Rapimnas LDII 2009: Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Rabu (10/06) 2009, di Gedung Balai Kartini Jakarta Selatan, berlangsung Rapimnas LDII 2009, dimana Jaksa Agung sebagai Pembicara yang diwakili oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung. Rapimnas bertemakan “Peningkatan Kualitas Ahklaq dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Utama Demokrasi Yang Bermakna Dan Dalam Rangka Penguatan NKRI”.

Dalam acara tersebut Kapuspenkum Kejaksaan Agung M. Jasman memberikan materi dengan judul ”Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, yang pada pokoknya menekankan antara lain:
Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Tema Rapimnas LDII yang berjudul “Peningkatan Kualitas Ahklaq dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Utama Demokrasi Yang Bermakna Dan Dalam Rangka Penguatan NKRI”, dalam situasi Negara kita sekarang ini adalah sangat tepat, karena dakwah yang disampaikan oleh para Dai kepada para jamaah yang bersumber dari hati nurani dan kejujuran akan meningkatkan akhlaq dan moral sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tercipta budaya hukum yang tinggi, hukum tidak lagi dipaksakan tetapi sudah tumbuh dalam kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang taat hukum akan senantiasa memelihara keserasian dan keselarasan antara Hak dan Kewajiban sehingga akan tercipta ketertiban dan kedamaian.